Kabar baru datang dari Brunei Darussalam, yang dimana sebuah perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei Darussalam tengah merencanakan untuk membangun sebuah kereta cepat yang akan menghubungkan Brunei dengan Malaysia dan Indonesia.
Kemudian, kabarnya kereta ini akan melintasi Ibu Kota Negara yaitu Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Brunergy Utama menjelaskan, telah mengajukan proposal pembangunan proyek yang dikenal sebagai Trans Borneo Railway. Proyek ini sudah diluncurkan pada akhir pekan lalu.
Kabarnya juga proyek ini akan membentang sepanjang 1.620 kilometer dari sisi barat hingga timur Kalimantan, dan akan melintasi tiga negara Asia Tenggara yang ada di Pulau Kalimantan yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Adapun tahap pertama pembangunan proyek kereta cepat ini akan menghubungkan Pontianak, Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kota Kinabalu ibu kota negara bagaian Sarawak dan Sabah di Malaysia. Serta distrik Tutong di Brunei Darussalam, serta pesisir barat dan utara pulau tersebut.
Tahap kedua akan membentang ke selatan dan menghubungkan Tutong dengan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan. “ Dan kemudian ibu kota Indonesia di masa depan (IKN).” ucap Brunergy Utama pada Selasa (2/4/24).
Akan ada empat terminal yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta api berkecepatan tinggi ini, dengan total 24 stasiun. Dan kereta cepat ini direncanakan akan melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam. Proyek ini pun dilaporkan akan menelan biaya sebesar US$70 miliar atau sekitar Rp 1.115 triliun (asumsi kurs Rp 15.941 per dolar AS).
Sementaraitu, Menteri Pekerjaan Umum Malaysia Alexander Nanta Linggi mengatakan, pada bulan November lalu bahwa kementeriannya telah menerima proposal awal untuk proyek ini. Dia mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui alokasi keuangan khusus untuk melaksanakan studi kelayakan pada rute-rute di Sabah dan Sarawak.
Namaun, Perdana Menteri Sarawak Abang Johari Openg mengatakan bahwa pemerintah negara bagian Sarawak belum secara resmi didekati oleh perusahaan yang berbasis di Brunei tersebut untuk memulai proyek ini. Sedangkan, Menteri Transportasi dan Komunikasi Informasi Brunei, Shamhary Mustapha mengatakan bahwa proposal tersebut belum dibahas secara resmi di tingkat pemerintah.
