Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul mengungkap kondisi Korea Selatan, pasca Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12/24) malam lalu.
Kuasa Usaha Ad-interim KBRI Seoul, Zelda Wulan Kartika, mengatakan saat ini kondisi di ibu kota Korsel seperti hari-hari biasa. Masyarakat tetap berkegiatan normal tanpa ada pembatasan imbas pengumuman darurat militer.
“Sejak tadi pagi dini hari, Presiden Yoon (Suk Yeol) sudah menyatakan menerima keputusan dari sidang National Assembly yang meminta agar situasi darurat militer ini dicabut. Kemudian Presiden Yoon menyatakan telah menerima dan akan mencabut melalui sidang kabinet sehingga situasinya kembali stabil dan tenang. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan lagi, masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa,” kata Zelda dalam wawancara dengan CNN Indonesia.
Zelda menuturkan layanan KBRI Seoul juga beroperasi seperti sedia kala usai Yoon mencabut status darurat militer. Status darurat militer itu sendiri diumumkan pada Selasa (3/12/24) malam dan langsung dicabut beberapa jam setelahnya, pasca parlemen melakukan pemungutan suara guna membatalkan hal tersebut.
Meski kondisi telah aman, Zelda tetap mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Korsel untuk selalu waspada dan berhati-hati. Ia meminta WNI menjauhi area unjuk rasa apalagi ikut-ikutan berdemo.
“Tadi ada beberapa unjuk rasa yang dilakukan tapi skalanya kalau saya lihat tidak terlalu besar tapi at least masyarakat Indonesia tentunya jangan ikut-ikut lah dan kalau bisa menjauh dari kerumunan seperti itu untuk keselamatan diri sendiri juga,” ujar Zelda.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menetapkan keadaan darurat militer dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan “anti-negara”.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip AFP.
Yoon mengatakan “partai oposisi” telah melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi memakzulkan dirinya hingga mendesak penyelidikan khusus bagi ibu negara Kim Keon Hee.
Yoon terlibat skandal korupsi tahun ini, dengan salah satu skandal turut melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, karena diduga menerima tas Dior sebagai suap serta mengenai dugaan manipulasi saham. Bulan lalu, Yoon didesak mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional sambil mengatakan bahwa ia mendirikan kantor yang mengawasi tugas-tugas ibu negara. Namun demikian, ia menolak permintaan oposisi untuk menggelar penyelidikan khusus.
